Kubu Prabowo Siapkan Indonesianisasi Untuk Lawan Kebijakan Ekonomi Jokowi

PojokPos. Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Gerindra, Kardaya Warnika, menyebut Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menerapkan kebijakan ‘Indonesianisasi’ jika terpilih dalam Pilpres 2019.

Kebijakan Indonesianisasi merupakan paket kebijakan ekonomi untuk melawan masuknya tenaga kerja asing dengan mengindonesiakan semua pekerja di sektor-sektor usaha seperti migas dan pertambangan.

1. Indonesianisasi untuk lawan kebijakan paket ekonomi 16

Kebijakan ini juga merupakan lawan dari kebijakan paket ekonomi 16 milik Joko Widodo.
"Kami akan sangat mendukung upaya-upaya untuk melindungi kepentingan nasional. Dulu ada yang namanya Indonesianisasi jadi yang menduduki jabatan di perusahaan-perusahaan itu orang Indonesia," kata Kardaya di Rumah Pemenangan Prabowo-Sandi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa
  
2. Indonesianisasi cegah pekerja asing

 Kardaya mengatakan dengan kebijakan Indonesianisasi ini, pekerja Indonesia akan mengikuti magang dengan pekerja asing, baik yang ada di Indonesia atau bahkan di luar negeri. Setelah dianggap mampu memegang jabatan tinggi, maka pekerja magang itu akan diberi posisi.

 Dengan begitu, jabatan setingkat direktur, manager dan jabatan tinggi lainnya di perusahaan tak akan lagi diduduki oleh pekerja dari luar. "Nanti ada program magang, dibuat kemampuannya setingkat manager, CEO, presdir, semua orang Indonesia. Kita akan tutup untuk asing," ucapnya.

 3. Indonesianisasi untuk melawan asingnisasi

Pemikiran ini diakui Kardaya memang tercetus setelah muncul paket kebijakan Ekonomi 16 Jokowi yang dianggap proasing, sebab untuk melawan asingnisasi tentu harus menggunakan Indonesianisasi. "Lawan Asingnisasi apa? Ya Indonesianisasi," katanya. 

 4. Paket kebijakan ekonomi 16 salah diagnosa

Kardaya kebijakan paket ekonomi 16 yang dijalan pemerintah berkaitan dengan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI). Kebijakan ini dinilai tak sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.  Apalagi, kata dia, selama ini kebijakan ekonomi yang kerap dikeluarkan pemerintah terkesan proasing, misalnya soal impor beras saat mendekati masa panen.
"Ibarat dokter salah diagnosa, jadi (orang asing) yang masuk nyari kerja bukan nyari investasi," kata dia.
"Di negara kita mau panen malah impor beras, harga beras mungkin turun tapi tidak untuk kemakmuran rakyat, harga naik dikit tak apa-apa asal daya beli masyarakat tinggi," pungkasnya.

 


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bekas Bentrokan Geng Motor di Cimahi, Polisi Siaga di Lokasi

RakyatUtama . Cegah bentrokan susulan antara dua kelompok bermotor yang terjadi sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Kebon Kopi, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, polisi berjaga-jaga di lokasi. Pantauan detikcom di lokasi, hingga pukul 22.00 WIB polisi masih berjaga di sekitar TKP terjadinya bentrokan. Ditemui di lokasi, Kapolsek Cimahi Tengah AKP Sutarman mengatakan petugasnya akan berjaga selama 24 jam untuk mengantisipasi jika terjadi bentrok lanjutan. "24 jam (berjaga). Kita mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang berikutnya," kata Sutarman, Minggu Sutarman menuturkan saat ini kedua belah pihak yang bentrok tengah dimediasi di Polres Cimahi agar kasusnya tidak berkelanjutan. "Proses penanganan itu sendiri sekarang masih dimediasi di Polres antara dua kelompok. Dengan maksud, menetralisir keadaan supaya kondusif dan mencari solusi yang terbaik kalau memang bisa diselesaikan secara musyawarah antara dua belah pihak supaya tidak berkepanjangan," jelas Sutar
Baca selengkapnya

Sandi Kritik Paket Ekonomi Jilid 16, : Buat Kita Semakin Bingung

RakyatDigital . Cawapres Sandiaga Uno mengkritisi Paket Kebijakan Ekonomi jilid 16 yang isinya diperbarui pemerintah. Menurutnya kebijakan itu membuat masyarakat bingung. Sebagai informasi pemerintah sudah merilis Paket Kebijakan Ekonomi jilid 16 tahun lalu. "Paket ke-16 yang buat kita semakin bingung. Apakah ini satu pertanda kepanikan atau menandakan ekonomi kita sedang demam," ujar Sandiaga di Jl Sriwijaya I no 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sandiaga menyadari situasi ekonomi Indonesia sedang tidak baik. Sandi menilai, seharusnya pemerintah tidak melakukan coba-coba meluncurkan paket kebijakan yang simpang siur. "Satu tentang ekonomi ini betul-betul, kalau dilihat dari wilayah seluruh Indonesia ngilunya sudah sampai ke tulang. Resepnya harus benar-benar teliti, jangan coba-coba, jangan sampai luncurkan paket ada simpang siur," jelas pria yang akrab disapa Sandi itu. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menilai paket kebijakan jilid 16 perlu dipertanyakan.
Baca selengkapnya

Pertamina Menegaskan Elpiji Subsidi untuk Warga Miskin

RakyatUtama . PT Pertamina (Persero) MOR VI Kalimantan menyatakan elpiji subsidi atau elpiji tabung tiga kilogram hanya diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin. Sehingga di luar itu tidak berhak untuk menggunakannya. Manager Comunnication and CSR Pertamina Kalimantan, Yuda Nugroho, saat membuka Media Gathering Pertamina Borneo 2018, di Magelang, Sabtu, menyatakan kurangnya stok elpiji di daerah-daerah di Kalimantan termasuk di Kalbar, akibat dari masih banyaknya masyarakat yang tergolong sudah mampu tetapi ikut menggunakan elpiji subsidi tersebut. "Harusnya jika elpiji subsidi memang benar-benar digunakan oleh masyarakat yang berhak, maka tidak akan terjadi kesulitan masyarakat dalam mendapatkan elpiji yang memang hak mereka tersebut," ungkapnya. Ia mensinyalir di beberapa wilayah yang dilihat oleh Pertamina, ada banyak masyarakat yang seharusnya tidak menggunakan elpiji subsidi, tapi malah menggunakannya. Sehingga yang harusnya alokasi yang sudah ditetapkan ole
Baca selengkapnya